Kuasa Hukum Jelaskan Status Rumah Sentul yang Digeledah Penyidik

AhOkNews.Com | IndriMediaNewsGroup ~ Polemik mengenai penggeledahan sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, yang dikaitkan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, memasuki babak baru.

Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah menyampaikan penjelasan terkait status penguasaan rumah tersebut, menyusul beredarnya informasi mengenai penyitaan uang tunai, mata uang asing, dan emas batangan oleh penyidik dari lokasi itu.

Read Also

3 day ago

Pencarian Presenter TVRI Diperluas di Pegunungan Arfak

52 ahoknewscom

Penjelasan tersebut disampaikan sebagai respons atas berkembangnya berbagai informasi di ruang publik mengenai rumah yang menjadi salah satu lokasi penggeledahan dalam proses penyidikan perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menegaskan bahwa rumah di Sentul tersebut telah digunakan oleh pihak lain sejak tahun 2022 sehingga, menurut pihaknya, Febrie tidak lagi menguasai aktivitas sehari-hari yang berlangsung di lokasi tersebut.

“Rumah di Sentul itu sejak 2022 sudah dipakai Don Ritto,” ujar Hotman.

Read Also

1 week ago

Polisi Amankan Terduga Penyebar Ancaman di SDN Srengseng Sawah 15

105 ahoknewscom

Menurut penjelasan tim kuasa hukum, rumah tersebut pada awalnya merupakan milik mertua Febrie Adriansyah sebelum kemudian dihibahkan kepada cucunya yang merupakan anak Febrie.

Pihak kuasa hukum menyatakan bahwa proses hibah telah dilakukan sebelum munculnya perkara yang berkaitan dengan PT Asabri.

Selain itu, mereka juga menyampaikan bahwa sejak rumah tersebut digunakan oleh pihak lain, biaya operasional, termasuk pembayaran tenaga rumah tangga dan pengelolaan bangunan, tidak lagi ditanggung oleh Febrie Adriansyah.

Penjelasan tersebut menjadi bagian dari argumentasi hukum yang disampaikan tim pembela untuk menerangkan posisi kliennya terhadap rumah yang menjadi objek penggeledahan.

Di sisi lain, kuasa hukum Don Ritto juga memberikan keterangan mengenai penggunaan rumah tersebut.

Menurut pihaknya, bangunan tersebut dimanfaatkan sebagai fasilitas pendukung operasional sebuah yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam.

Yayasan tersebut, menurut kuasa hukum, disebut membina sekitar 700 santri yang berasal dari wilayah Papua dan Maluku.

Meski demikian, pihak Don Ritto belum memberikan penjelasan secara rinci mengenai asal-usul uang tunai, mata uang asing, maupun emas batangan yang ditemukan penyidik di lokasi tersebut.

Kuasa hukum menyampaikan bahwa penjelasan lengkap mengenai sumber dana tersebut akan disampaikan setelah pihak-pihak yang disebut memiliki kontribusi terhadap aset dimaksud menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses klarifikasi masih berlangsung dan menjadi bagian dari tahapan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Sebelumnya, aparat penegak hukum dilaporkan melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang dari rumah tersebut.

Barang-barang yang diamankan meliputi emas batangan, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta sejumlah mata uang asing dengan nilai keseluruhan yang diberitakan mencapai sekitar Rp476 miliar.

Namun demikian, penyitaan barang bukti dalam suatu proses penyidikan tidak serta-merta menentukan kepemilikan maupun status hukum atas barang tersebut.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penyitaan merupakan salah satu tindakan penyidikan yang dilakukan untuk kepentingan pembuktian.

Status kepemilikan barang yang disita masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan terhadap dokumen, transaksi keuangan, alat bukti elektronik, keterangan saksi, pendapat ahli, hingga pembuktian di persidangan apabila perkara berlanjut ke tahap penuntutan.

Karena itu, keberadaan barang di suatu lokasi belum otomatis menunjukkan siapa pemilik sah maupun pihak yang bertanggung jawab secara hukum terhadap barang tersebut.

Demikian pula dengan status rumah yang menjadi lokasi penggeledahan.

Dalam perspektif hukum, kepemilikan bangunan dan kepemilikan barang yang berada di dalam bangunan merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.

Seseorang dapat menjadi pemilik suatu rumah tanpa menjadi pemilik seluruh barang yang berada di dalamnya.

Sebaliknya, seseorang dapat menguasai atau menggunakan suatu bangunan tanpa memiliki hak kepemilikan atas bangunan tersebut.

Perbedaan inilah yang menjadi salah satu aspek penting dalam proses penyidikan.

Penyidik nantinya akan menelusuri hubungan antara kepemilikan rumah, penguasaan fisik, penggunaan bangunan, kepemilikan aset yang ditemukan, aliran dana, hingga kemungkinan keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik.

Hotman Paris juga menyatakan bahwa kliennya tidak mengetahui aktivitas renovasi maupun kegiatan lain yang berlangsung di rumah tersebut sejak pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

Menurutnya, berbagai aktivitas yang terjadi setelah tahun 2022 berada di luar penguasaan Febrie Adriansyah.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari pembelaan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum.

Namun demikian, dalam proses hukum, setiap keterangan dari para pihak tetap harus diuji melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembuktian tidak hanya bergantung pada pernyataan lisan, tetapi juga didukung oleh dokumen kepemilikan, catatan transaksi, komunikasi elektronik, rekaman administrasi, maupun keterangan saksi yang memiliki relevansi dengan perkara.

Karena itu, seluruh informasi yang berkembang saat ini masih berada dalam tahap klarifikasi dan verifikasi oleh penyidik.

Asas praduga tak bersalah menjadi prinsip penting yang harus dihormati oleh seluruh pihak selama proses hukum berlangsung.

Setiap orang yang dikaitkan dengan suatu perkara berhak memperoleh perlindungan hukum dan dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Prinsip tersebut merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia guna menjamin keadilan dan mencegah terjadinya penghakiman di luar proses hukum.

Di sisi lain, keterbukaan informasi yang disampaikan secara proporsional juga memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar mengenai perkembangan suatu perkara, namun informasi tersebut harus disampaikan secara akurat, berimbang, dan tidak mendahului kesimpulan hukum.

Dalam perkara yang melibatkan aset bernilai besar, aparat penegak hukum umumnya melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap asal-usul kekayaan, hubungan hukum para pihak, serta kemungkinan adanya keterkaitan dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Proses tersebut sering kali memerlukan waktu karena melibatkan pemeriksaan dokumen keuangan, kepemilikan aset, transaksi lintas rekening, hingga koordinasi dengan berbagai lembaga terkait apabila terdapat unsur lintas yurisdiksi.

Publik tentu berharap seluruh proses berjalan secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Pada saat yang sama, seluruh pihak yang memberikan keterangan juga memiliki hak untuk menyampaikan penjelasan maupun pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, proses pencarian kebenaran materiil dapat berlangsung secara objektif tanpa mengabaikan hak-hak setiap pihak.

Hingga saat ini, status kepemilikan rumah di Sentul maupun kepemilikan barang-barang yang ditemukan di dalamnya masih menjadi bagian dari proses penyidikan.

Belum terdapat kesimpulan hukum yang berkekuatan tetap mengenai hubungan antara aset yang disita dengan pihak-pihak yang disebut dalam perkara.

Oleh karena itu, perkembangan penyidikan berikutnya akan sangat bergantung pada hasil pemeriksaan dokumen, alat bukti, keterangan saksi, serta proses hukum yang masih terus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | AhOkNews.Com | */Redaksi | *** |