Pagar Kejati Sumbar Roboh, Massa Desak Penuntasan Dugaan Korupsi

AhOkNews.Com | IndriMediaNewsGroup ~ Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa dan elemen masyarakat di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat, Jumat (10/7/2026), berlangsung ricuh setelah massa merobohkan pagar pintu masuk kantor sebagai bentuk protes terhadap kinerja institusi penegak hukum.

Demonstrasi tersebut menjadi sorotan karena tidak hanya menyampaikan kritik terhadap penanganan sejumlah perkara, tetapi juga menggambarkan tingginya tuntutan publik agar proses penegakan hukum dijalankan secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi.

Read Also

2 week ago

Polres Beltim PTDH 6 Personel, Kapolres Tegaskan Integritas Polri

101 ahoknewscom

Sejak tiba di lokasi, massa langsung melakukan aksi simbolik dengan mendorong pagar utama hingga roboh.

Setelah itu, para demonstran memasuki area parkir kantor Kejati Sumbar dan bergantian menyampaikan orasi yang berisi kritik terhadap penanganan berbagai perkara yang menurut mereka belum memperoleh kepastian hukum.

Suasana demonstrasi berlangsung dinamis. Aparat kepolisian yang telah bersiaga sejak awal berupaya mengendalikan situasi agar aksi tetap berlangsung tertib.

Read Also

1 week ago

Rudi Margono Plt Jampidsus, Penanganan Perkara Berlanjut

69 ahoknewscom

Namun, ketegangan sempat meningkat ketika peserta aksi berusaha membakar ban di area parkir kantor Kejati.

Petugas keamanan melarang tindakan tersebut demi alasan keselamatan dan keamanan fasilitas negara.

Massa kemudian memindahkan aksi pembakaran ban ke badan jalan di depan kantor Kejati Sumbar. Asap hitam yang membumbung tinggi menjadi simbol kekecewaan para demonstran terhadap apa yang mereka sebut sebagai lambannya penanganan sejumlah perkara hukum.

Meski demikian, aparat keamanan tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Pengamanan dilakukan untuk menjaga agar aksi tidak berkembang menjadi benturan fisik yang lebih luas antara demonstran dan petugas.

Dalam orasi yang berlangsung bergantian, massa menyoroti dugaan pelanggaran yang menurut mereka melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Mereka juga mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan korupsi pengadaan alat berat di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang yang dinilai belum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Koordinator aksi, Dzikry Utabri, menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap proses penegakan hukum yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan publik.

“Kami tidak butuh negosiasi, kami tidak butuh audiensi, kami ingin pihak jaksa yang bermain, menerima suap, jadi payung para penjahat, yang tidak bermental baik, untuk diusut,” tegas Dzikry saat berorasi di hadapan peserta aksi.

Pernyataan tersebut merupakan tuntutan dan pandangan peserta aksi, yang belum tentu mencerminkan fakta hukum.

Hingga kini, dugaan yang disampaikan massa memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Di tengah jalannya demonstrasi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedie Tri Hariyadi, bersama sejumlah pejabat Kejati keluar dari gedung untuk menemui massa.

Langkah tersebut merupakan upaya membuka ruang komunikasi antara institusi dengan demonstran. Namun, tawaran dialog tidak diterima oleh peserta aksi.

Massa memilih tetap melanjutkan penyampaian aspirasi melalui orasi dan meminta Kajati kembali memasuki gedung.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa demonstran menginginkan tindak lanjut konkret terhadap tuntutan mereka, bukan sekadar pertemuan seremonial.

Selain menyoroti dugaan korupsi di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang, peserta aksi juga menyampaikan tujuh tuntutan utama.

Secara garis besar, tuntutan tersebut meliputi desakan agar aparat penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran yang mereka soroti, mempercepat penyelesaian perkara yang dinilai mandek, melakukan reformasi internal di tubuh kejaksaan, menghapus praktik impunitas, meningkatkan transparansi penanganan perkara, serta mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dan dugaan suap yang menurut mereka perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.

Berbagai tuntutan tersebut mencerminkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Dalam negara hukum, kritik publik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan sosial yang dijamin oleh konstitusi.

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Namun demikian, pelaksanaan demonstrasi juga memiliki batas-batas hukum.

Aksi harus dilakukan secara damai, menjaga ketertiban umum, tidak merusak fasilitas negara, serta tetap menghormati hak masyarakat lain.

Perusakan fasilitas publik maupun tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan umum dapat menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri di luar substansi tuntutan yang disampaikan.

Karena itu, berbagai pihak menilai bahwa penyampaian aspirasi akan lebih efektif apabila dilakukan secara damai sehingga pesan utama demonstrasi tidak tertutupi oleh insiden yang bersifat destruktif.

Di sisi lain, aksi tersebut juga menjadi pengingat bahwa lembaga penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam membangun kepercayaan publik.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum merupakan modal utama dalam menciptakan sistem peradilan yang efektif.

Transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi lembaga penegak hukum di mata masyarakat.

Ketika muncul persepsi bahwa suatu perkara berjalan lambat atau tidak memberikan kepastian hukum, ruang publik biasanya dipenuhi pertanyaan dan kritik.

Kondisi inilah yang menuntut aparat penegak hukum untuk terus memperkuat komunikasi kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip praduga tak bersalah juga tetap harus dijunjung tinggi. Setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah, bukan melalui opini ataupun tekanan massa.

Karena itu, seluruh pihak diharapkan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen sekaligus tetap membuka ruang pengawasan publik yang konstruktif.

Demonstrasi di Kejati Sumbar menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan.

Harapan tersebut pada dasarnya sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang terus didorong pemerintah, termasuk di lingkungan aparat penegak hukum.

Upaya memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi pelayanan, mempercepat penyelesaian perkara, serta menindak tegas setiap pelanggaran etik maupun pidana yang terbukti dilakukan oknum aparat merupakan bagian dari proses membangun institusi yang semakin dipercaya masyarakat.

Bagi dunia pendidikan, organisasi kemahasiswaan, dan kelompok masyarakat sipil, demonstrasi juga menjadi sarana pembelajaran demokrasi.

Aspirasi yang disampaikan secara tertib dan berbasis data dapat menjadi masukan penting bagi penyelenggara negara dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban mendengar suara masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hingga aksi berakhir, aparat keamanan tetap melakukan pengamanan di sekitar Kantor Kejati Sumbar untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Situasi secara bertahap kembali kondusif setelah massa menyelesaikan rangkaian orasi dan membubarkan diri.

Perkembangan lebih lanjut mengenai tuntutan yang disampaikan demonstran, termasuk penanganan perkara yang menjadi sorotan, akan sangat bergantung pada proses hukum yang berjalan.

Publik tentu berharap setiap laporan, dugaan, maupun informasi yang memiliki dasar hukum dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Di atas segalanya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, tetapi juga menuntut seluruh pihak—baik warga negara maupun penyelenggara negara—untuk menjaga marwah hukum, menghormati proses peradilan, dan bersama-sama membangun sistem penegakan hukum yang berintegritas demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. | AhOkNews.Com | */Redaksi | *** |