Karhutla : Walhi Ingatkan Negara Tetap Bertanggung Jawab

AhOkNews.Com | IndriMediaNewsGroup ~ Kepolisian menyatakan telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam penyidikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk tiga perusahaan penanaman modal asing (PMA), sementara identitas perusahaan belum diumumkan.

Informasi itu disampaikan Kapolri di Jakarta pada Rabu (21/10), setelah penyidik mendalami 98 laporan dugaan keterlibatan korporasi.

Walhi mengingatkan, temuan dugaan keterlibatan perusahaan asing tidak boleh mengalihkan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk mencegah kebakaran, memadamkan api, dan menegakkan hukum di wilayah nasional.

Koordinator Pengkampanye Walhi, Uli Artha Siagian, menilai karhutla berulang, termasuk di kawasan konsesi, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan dan penegakan hukum.

“Enggak mungkin terjadi karhutla berulang, bahkan di wilayah konsesi perusahaan, kalau penegakan hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia kuat,” ujarnya.

Kepolisian menyebut penetapan tersangka merupakan bagian dari penyidikan atas laporan dugaan keterlibatan korporasi.

Namun, identitas tiga perusahaan PMA belum disampaikan kepada publik. Karena itu, status tersangka perlu dipahami sebagai bagian dari proses hukum, bukan putusan bersalah.

Pembuktian harus dilakukan melalui penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Perdebatan muncul setelah sejumlah pejabat dan anggota DPR menyebut kemungkinan adanya keterlibatan atau kepentingan pihak negara tetangga.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, menurut informasi yang diberikan, menyatakan perusahaan Malaysia dan Singapura juga memiliki kebun di Indonesia.

Pernyataan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan keterlibatan perusahaan tertentu dalam kebakaran.

Kepemilikan modal asing dan tanggung jawab atas tindak pidana merupakan dua hal berbeda yang perlu dibuktikan melalui fakta, dokumen, dan proses hukum.

Uli mengingatkan agar penyebutan “pihak asing” tidak berkembang menjadi narasi yang menyalahkan negara lain secara kolektif.

Jika perusahaan yang beroperasi di Indonesia diduga melanggar hukum, penanganannya harus diarahkan kepada badan usaha dan pihak yang terbukti bertanggung jawab, sesuai yurisdiksi serta peraturan yang berlaku.

Asal modal tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk mematuhi hukum Indonesia, tetapi juga tidak cukup menjadi bukti kesalahan.

Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, dalam kutipan yang disampaikan, menyebut karhutla dapat terjadi karena fenomena alam dan menyinggung kontribusi hutan Indonesia terhadap udara di kawasan.

Pernyataan itu perlu ditempatkan secara hati-hati.

Kebakaran dapat dipengaruhi kondisi cuaca dan kekeringan, tetapi penyebab setiap kejadian harus ditentukan melalui pemeriksaan lapangan.

Faktor alam tidak serta-merta meniadakan kemungkinan kelalaian manusia atau pelanggaran hukum.

Dampak karhutla tidak berhenti pada batas wilayah administrasi. Asap dapat mengganggu kesehatan, kegiatan belajar, transportasi, pekerjaan, dan usaha masyarakat.

Warga yang paling dekat dengan titik api biasanya menghadapi paparan langsung, sementara petani, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja harian dapat kehilangan penghasilan ketika aktivitas ekonomi terganggu.

Karena itu, penanganan perlu menempatkan keselamatan warga dan akses terhadap informasi sebagai prioritas, bukan hanya memperdebatkan asal modal perusahaan.

Dari sisi hukum, penyidikan perlu menjelaskan hubungan antara titik api, pengelolaan lahan, tindakan perusahaan, dan kerugian yang timbul.

Bukti dapat mencakup hasil pemeriksaan lokasi, data perizinan, catatan operasional, keterangan saksi, serta analisis ahli. Perusahaan juga berhak memperoleh proses yang adil.

Di saat bersamaan, aparat perlu menyampaikan perkembangan perkara secara transparan sepanjang tidak mengganggu penyidikan dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Tanggung jawab pemerintah mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, pengawasan konsesi, dan penegakan aturan. Evaluasi seharusnya tidak hanya dilakukan setelah api meluas.

Pengawasan berkala terhadap kewajiban pengelolaan lahan, sistem deteksi dini, ketersediaan sarana pemadaman, serta respons terhadap laporan warga dapat membantu mencegah kebakaran berulang.

Pemerintah daerah juga berperan penting karena dampak dan kebutuhan penanganan berbeda di setiap wilayah.

Dari sisi ekonomi, kebakaran dapat menimbulkan biaya kesehatan, kerusakan ekosistem, hilangnya produktivitas, serta beban pemadaman dan pemulihan.

Kepastian hukum juga penting bagi investasi yang bertanggung jawab. Penindakan yang berbasis bukti dapat memperjelas bahwa kegiatan usaha harus memenuhi standar, tanpa membuat tuduhan umum terhadap seluruh perusahaan asing.

Pemerintah dan pelaku usaha perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak dibangun dengan memindahkan risiko lingkungan kepada masyarakat.

Penyebutan negara tetangga dalam isu asap lintas batas juga memerlukan komunikasi diplomatik yang cermat.

Kerja sama regional dapat membantu pertukaran data, pencegahan kebakaran, dan penanganan dampak asap, tetapi tidak menggantikan kewajiban Indonesia untuk menindak pelanggaran di wilayahnya.

Prinsipnya, fakta penyidikan harus dibedakan dari pernyataan politik, dan komunikasi publik tidak seharusnya menimbulkan prasangka terhadap warga atau negara lain.

Masyarakat dapat ikut memperkuat pencegahan dengan melaporkan titik api melalui kanal resmi, menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti arahan keselamatan dari petugas.

Organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan warga di sekitar konsesi juga dapat berperan dalam pemantauan lingkungan, selama prosesnya aman dan informasi yang disampaikan dapat diuji.

Pada akhirnya, pertanyaan utama bukan sekadar dari mana asal modal perusahaan, melainkan siapa yang bertanggung jawab berdasarkan bukti dan apakah negara menjalankan kewajibannya secara konsisten.

Penyidikan yang terbuka, perlindungan bagi masyarakat terdampak, dan pencegahan yang terukur akan lebih bermanfaat daripada saling menyalahkan.

Penetapan tersangka dapat menjadi langkah penting, tetapi hasilnya harus dibuktikan melalui proses hukum dan diikuti perbaikan pengawasan agar karhutla tidak terus berulang. | AhOkNews.Com | */Redaksi | *** |