Brunei Tanpa PPh & PPN, Indonesia Andalkan Pajak untuk Biayai Negara

AhOkNews.Com | IndriMediaNewsGroup ~ Brunei Darussalam mempertahankan kebijakan tanpa pajak penghasilan pribadi dan pajak pertambahan nilai (PPN), sementara Indonesia mengandalkan penerimaan pajak untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan berbagai layanan publik.

Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan struktur ekonomi, jumlah penduduk, serta besarnya penerimaan dari minyak dan gas.

Data IMF dan Kementerian Keuangan Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak dapat dipisahkan dari kemampuan negara memperoleh pendapatan serta mengelola belanja secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat Brunei, kebijakan tersebut berarti penghasilan pribadi tidak dipotong pajak penghasilan dan transaksi barang maupun jasa tidak dikenai PPN atau pajak penjualan umum seperti yang berlaku di banyak negara.

Namun, gambaran bahwa seluruh aktivitas ekonomi di Brunei bebas pungutan tidak sepenuhnya tepat.

Pemerintah tetap mengenakan pajak penghasilan perusahaan dengan tarif umum 18,5 persen, selain bea masuk, cukai atas barang tertentu, bea meterai, serta pungutan lainnya.

Informasi resmi perpajakan Brunei juga menegaskan bahwa penghasilan pribadi dari pekerjaan, usaha mandiri, dividen, dan bunga tidak dikenai pajak penghasilan individu.

Keistimewaan itu ditopang oleh sumber pendapatan negara yang berbeda dari Indonesia.

Minyak bumi dan gas alam telah lama menjadi sektor penting perekonomian Brunei, negara kecil di Pulau Kalimantan dengan penduduk sekitar 465 ribu jiwa menurut data IMF.

Jumlah penduduk yang relatif sedikit membuat kebutuhan layanan publik berada pada skala berbeda dibandingkan Indonesia, yang memiliki lebih dari 280 juta penduduk dan wilayah kepulauan yang luas.

Perbedaan skala ini berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran, pembangunan infrastruktur, distribusi layanan, dan kebijakan penerimaan negara.

Laporan konsultasi ekonomi IMF yang diterbitkan pada September 2026 memperlihatkan besarnya kontribusi sektor energi terhadap keuangan Brunei.

Pada 2025, penerimaan pemerintah dari minyak dan gas tercatat sekitar 9,3 persen dari produk domestik bruto (PDB), sedangkan total penerimaan pemerintah mencapai 13,6 persen dari PDB.

Artinya, pendapatan minyak dan gas menyumbang bagian terbesar dari penerimaan pemerintah.

Kondisi tersebut membantu menjelaskan bagaimana Brunei dapat membiayai sejumlah layanan dan subsidi tanpa menerapkan pajak penghasilan pribadi maupun PPN.

Penerimaan dari energi bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Pendapatan tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai bentuk bantuan sosial.

Pemerintah Brunei juga mempertahankan dukungan terhadap harga sejumlah bahan bakar, sehingga harga jual beberapa produk dapat lebih rendah dibandingkan negara tetangga.

Meski begitu, harga bahan bakar bergantung pada jenis produk, kebijakan yang berlaku, dan waktu pengamatan. Angka harga tertentu tidak seharusnya dianggap sebagai harga terkini tanpa pemeriksaan langsung terhadap data resmi.

Dukungan pemerintah juga terlihat pada sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan Brunei menyatakan sistem pendidikan nasional menempatkan akses pendidikan dan pengembangan kemampuan generasi muda sebagai prioritas.

Pemerintah menyediakan sekolah negeri dan berbagai skema bantuan pendidikan bagi kelompok yang memenuhi persyaratan.

Namun, hal itu tidak berarti semua kebutuhan pendidikan setiap penduduk otomatis gratis, karena biaya sekolah swasta, perlengkapan, dan kebutuhan tambahan dapat tetap menjadi tanggungan keluarga.

Dalam bidang kesehatan, warga yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh layanan pemerintah dengan subsidi besar. Akan tetapi, layanan tersebut tidak sepenuhnya bebas biaya bagi semua kategori penduduk.

Kementerian Kesehatan Brunei mengumumkan pembaruan kebijakan biaya layanan kesehatan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2025.

Berdasarkan aturan tersebut, sejumlah penduduk tetap berkewarganegaraan asing serta pasangan warga Brunei yang berkewarganegaraan lain diwajibkan menanggung biaya pengobatan tertentu, dengan pengecualian bagi kelompok dan kondisi khusus.

Pemerintah juga menyediakan mekanisme penilaian bantuan bagi pasien yang mengalami kesulitan membayar.

Dengan demikian, model Brunei bukan berarti negara dapat menjalankan semua layanan tanpa biaya. Pemerintah tetap harus membayar tenaga kesehatan, menyediakan obat-obatan, memelihara rumah sakit, membiayai sekolah, dan membangun infrastruktur.

Perbedaannya adalah sebagian besar kebutuhan itu dibiayai melalui penerimaan negara dari sektor energi dan sumber lainnya, bukan melalui pajak penghasilan individu dan PPN yang berlaku luas.

Di Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan negara. Kementerian Keuangan melaporkan bahwa penerimaan pajak hingga 30 September 2026 mencapai Rp1.607,6 triliun, atau 68,2 persen dari target APBN tahun berjalan.

Nilai itu tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, penerimaan negara mencapai Rp2.341,5 triliun, sedangkan belanja negara tercatat Rp2.660,5 triliun.

Dengan demikian, APBN mengalami defisit Rp319 triliun atau 1,24 persen dari PDB pada akhir September.

Angka tersebut menunjukkan besarnya peran penerimaan pajak dalam menjaga kemampuan pemerintah menjalankan program publik.

Pajak dan sumber pendapatan lain digunakan untuk membiayai belanja kementerian dan lembaga, transfer ke daerah, pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, bantuan sosial, serta berbagai program prioritas.

Namun, besarnya penerimaan tidak otomatis menjamin seluruh masyarakat menerima manfaat yang sama. Kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemerataan layanan tetap menentukan seberapa efektif uang publik digunakan.

Perbedaan antara Indonesia dan Brunei juga terlihat dari skala tanggung jawab fiskal. Pemerintah Indonesia harus menyediakan layanan bagi masyarakat yang tersebar dari wilayah perkotaan padat hingga pulau-pulau terpencil.

Pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, misalnya, membutuhkan biaya yang berbeda dari penyediaan layanan di wilayah yang penduduknya terkonsentrasi.

Hal serupa berlaku bagi sekolah, jaringan transportasi, air bersih, dan perlindungan sosial.

Karena itu, membandingkan kebijakan pajak kedua negara tanpa memperhitungkan jumlah penduduk dan kondisi geografis dapat menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan.

Indonesia sebenarnya juga menggunakan penerimaan sumber daya alam untuk mendukung perekonomian dan anggaran. Negara ini memiliki minyak, gas, batu bara, nikel, tembaga, emas, serta komoditas perkebunan.

Namun, kepemilikan sumber daya alam tidak otomatis menjamin kemampuan menyediakan energi murah. Indonesia masih membutuhkan impor minyak mentah maupun produk bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Harga energi internasional, nilai tukar rupiah, kapasitas pengolahan, dan konsumsi dalam negeri turut memengaruhi biaya yang harus ditanggung pemerintah.

Besarnya dukungan anggaran untuk energi terlihat dalam laporan Kementerian Keuangan. Hingga 31 Agustus 2026, pemerintah telah membayarkan subsidi dan kompensasi sebesar Rp331,4 triliun kepada Pertamina dan PLN.

Menurut keterangan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang diberitakan ANTARA, pembayaran tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika realisasinya mencapai Rp218 triliun.

Besarnya pengeluaran ini menunjukkan bahwa Indonesia juga berupaya mengurangi beban rumah tangga melalui harga energi yang diatur pemerintah.

Namun, subsidi memiliki konsekuensi fiskal. Ketika harga minyak dunia naik, nilai tukar berubah, atau konsumsi bahan bakar meningkat, kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi dapat bertambah.

Pemerintah harus menyeimbangkan upaya menjaga daya beli dengan kebutuhan membiayai program lain.

Karena itu, diskusi mengenai subsidi tidak cukup berhenti pada murah atau mahalnya harga yang dibayar konsumen, tetapi juga perlu mempertimbangkan ketepatan penerima, biaya anggaran, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Brunei menghadapi risiko berbeda. Walaupun tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi dan PPN, pemerintahnya tetap bergantung pada kemampuan sektor energi menghasilkan penerimaan yang memadai.

IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Brunei pada 2025 hanya sekitar 1 persen, sementara defisit fiskal pada tahun fiskal 2025/2026 diperkirakan mencapai 18,9 persen dari PDB.

Defisit tersebut mencerminkan kondisi ketika pengeluaran pemerintah melampaui pendapatan dalam periode anggaran terkait.

IMF juga menyoroti risiko yang berasal dari perubahan harga energi, gangguan teknis produksi, dan ketergantungan ekonomi pada sektor hidrokarbon.

Catatan tersebut penting karena menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang ringan bukan jaminan keuangan negara akan selalu kuat. Harga minyak dan gas dapat berubah mengikuti permintaan dunia, kondisi geopolitik, serta dinamika produksi.

Ketika pendapatan energi melemah, pemerintah masih harus membiayai layanan dasar dan memenuhi kewajiban belanja.

Negara yang sangat bergantung pada satu sektor pun menghadapi kebutuhan untuk memperluas sumber penerimaan dan membangun kegiatan ekonomi lain.

IMF mendorong Brunei memperkuat sumber pendapatan nonmigas dan memperbaiki pengelolaan belanja. Diversifikasi ekonomi menjadi penting agar pertumbuhan tidak hanya bergantung pada ekspor minyak dan gas.

Pengembangan sektor swasta, investasi, industri pengolahan, jasa, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja dapat membantu menciptakan sumber pendapatan yang lebih beragam.

Upaya tersebut juga menjadi persiapan menghadapi kenyataan bahwa sumber daya alam tidak selalu menghasilkan penerimaan yang sama dari tahun ke tahun.

Bagi Indonesia, pelajaran dari Brunei bukanlah bahwa seluruh pajak harus dihapuskan. Kebijakan fiskal kedua negara dibentuk oleh kondisi ekonomi yang berbeda.

Menghilangkan pajak penghasilan atau PPN tanpa mengganti sumber penerimaan yang hilang berisiko mengganggu pembiayaan pelayanan publik, kecuali pemerintah memiliki sumber pendapatan alternatif yang cukup dan berkelanjutan.

Perubahan semacam itu memerlukan kajian tentang dampaknya terhadap APBN, distribusi beban antarwarga, kegiatan usaha, serta kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar.

Meski demikian, perbandingan ini tetap mengajukan pertanyaan penting: bagaimana memastikan penerimaan pajak dan kekayaan alam benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan yang bermutu?

Masyarakat tidak hanya menilai APBN dari jumlah penerimaan atau besarnya anggaran, tetapi juga dari pengalaman sehari-hari.

Sekolah yang layak, layanan kesehatan yang mudah diakses, transportasi yang aman, jalan yang terawat, dan bantuan sosial yang tepat sasaran merupakan contoh manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.

Kualitas pengelolaan anggaran juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah perlu menjelaskan prioritas belanja, memastikan program dilaksanakan sesuai tujuan, serta membuka ruang pengawasan yang efektif.

Subsidi yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi ruang fiskal untuk membantu kelompok yang paling membutuhkan.

Sebaliknya, kebijakan yang dirancang berdasarkan data dan dievaluasi secara berkala berpeluang memberikan hasil lebih baik dengan anggaran yang tersedia.

Di sisi lain, kewajiban pajak perlu dipahami sebagai bagian dari sistem pembiayaan negara, bukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan pemerintah.

Pajak yang dipungut secara adil, aturan yang jelas, dan administrasi yang mudah dipatuhi dapat mendukung kepatuhan masyarakat.

Namun, kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menunjukkan bahwa penerimaan tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan memberi manfaat yang masuk akal bagi masyarakat luas.

Pada akhirnya, pengalaman Brunei dan Indonesia memperlihatkan dua pendekatan pembiayaan negara yang berbeda.

Brunei memiliki keuntungan dari penerimaan energi dan jumlah penduduk yang relatif kecil, tetapi tetap menghadapi risiko ketergantungan minyak dan gas.

Indonesia membutuhkan basis penerimaan yang lebih luas untuk melayani penduduk yang besar serta wilayah yang beragam, sekaligus menghadapi tantangan pemerataan dan efektivitas belanja.

Pertanyaan yang paling penting bukan sekadar mengapa warga Brunei tidak membayar PPh pribadi dan PPN, sedangkan masyarakat Indonesia menghadapi berbagai kewajiban pajak.

Yang lebih mendasar adalah bagaimana setiap negara mengelola seluruh sumber pendapatannya agar menghasilkan pelayanan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan.

Kekayaan alam dapat menjadi keunggulan, sementara pajak dapat menjadi sumber pembiayaan yang penting, tetapi keduanya hanya akan bermakna apabila dikelola dengan disiplin.

Jika masyarakat diminta memenuhi kewajiban kepada negara, pemerintah juga harus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara bertanggung jawab.

Keberhasilan fiskal bukan hanya tentang berapa banyak uang yang dikumpulkan atau berapa besar subsidi yang dibagikan, melainkan tentang seberapa jauh kebijakan tersebut meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran terpenting dari keuangan negara adalah manfaat nyata yang kembali kepada rakyat, hari ini maupun bagi generasi mendatang. | AhOkNews.Com | */Redaksi | *** |