Rajo Ameh Desak Singapura Tindak Tegas Terkait Karhutla

AhOkNews.Com | IndriMediaNewsGroup ~ Direktur Pinang Merah Indonesia, Rajo Ameh, mendesak pemerintah Singapura menindak tegas perusahaan yang terbukti melanggar hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, termasuk apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya keterlibatan korporasi yang memiliki jaringan usaha di Negeri Singa.

Desakan tersebut disampaikan di tengah perhatian terhadap penggunaan instrumen hukum lintas batas untuk menangani pencemaran kabut asap yang berulang kali mengganggu kualitas udara di Asia Tenggara.

Rajo Ameh menilai penegakan hukum harus diarahkan kepada pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti, bukan berhenti pada pernyataan diplomatik atau permintaan klarifikasi.

Menurutnya, perusahaan yang terbukti sengaja membakar lahan atau lalai menjalankan kewajiban pencegahan kebakaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya meminta Singapura benar-benar melakukan tindakan hukum kepada pengusahanya yang diduga melakukan kejahatan dalam membakar hutan Indonesia,” demikian pernyataan Rajo Ameh kepada media.

Ia menekankan bahwa penanganan karhutla tidak semestinya dibatasi oleh lokasi kantor pusat atau tempat perusahaan tercatat di bursa saham.

Jika suatu korporasi menjalankan kegiatan usaha di berbagai negara, penelusuran tanggung jawab perlu mempertimbangkan struktur kepemilikan, hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan, rantai pasok, serta bukti mengenai pihak yang mengendalikan kegiatan operasional di lokasi kebakaran.

Meski demikian, dugaan keterlibatan perusahaan harus tetap dibedakan dari kesalahan yang telah dibuktikan.

Penyelidikan, permintaan keterangan, atau pemanggilan perwakilan korporasi bukan bukti bahwa perusahaan tersebut melakukan pembakaran hutan.

Penetapan tanggung jawab membutuhkan pemeriksaan fakta, bukti yang dapat diuji, dan proses hukum yang memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan pembelaan.

Perhatian terhadap persoalan ini berkaitan dengan informasi yang beredar mengenai langkah otoritas Singapura meminta keterangan dari sejumlah perusahaan kelapa sawit, kehutanan, dan kelompok usaha yang memiliki kegiatan atau hubungan bisnis dengan negara tersebut.

Dalam keterangannya, pertemuan disebut melibatkan pejabat pemerintah, Badan Lingkungan Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA), serta unsur penegak hukum untuk membahas keterbukaan data dan langkah mitigasi kebakaran.

Dalam informasi yang beredar, perusahaan yang disebut berkaitan dengan proses permintaan keterangan mencakup Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group.

Nama-nama tersebut bergerak dalam sektor yang berbeda-beda dalam rantai industri perkebunan, pengolahan minyak sawit, kehutanan, atau produk berbasis kayu.

Akan tetapi, penyebutan nama perusahaan dalam suatu daftar tidak membuktikan bahwa seluruhnya hadir dalam pertemuan tertentu, sedang diselidiki dengan status yang sama, ataupun bertanggung jawab atas kebakaran.

Keterangan mengenai keterlibatan Asia Pulp & Paper (APP) juga perlu dijelaskan berdasarkan sumber primer.

APP merupakan kelompok usaha yang dikenal di sektor pulp dan kertas, sedangkan Golden Agri-Resources beroperasi dalam industri kelapa sawit.

Hubungan kepemilikan atau keterkaitan dalam suatu kelompok usaha harus dibuktikan melalui dokumen korporasi yang relevan, bukan hanya disimpulkan dari penyebutan bersama dalam pemberitaan.

Bagi masyarakat, persoalan utama bukan sekadar berapa banyak perusahaan yang dimintai keterangan, melainkan apakah penyelidikan dapat menemukan penyebab kebakaran, menentukan pihak yang bertanggung jawab, dan memastikan kerusakan lingkungan tidak berulang.

Pemeriksaan yang transparan diperlukan agar tindakan penegakan hukum tidak berhenti pada pengumpulan dokumen, tetapi menghasilkan langkah pencegahan dan pemulihan yang terukur.

Salah satu instrumen hukum yang menjadi perhatian adalah Transboundary Haze Pollution Act (THPA) milik Singapura.

Undang-undang tersebut disahkan pada 2014 untuk menangani pencemaran kabut asap lintas batas yang berkaitan dengan kebakaran lahan di luar Singapura.

Kerangka ini memungkinkan tindakan tertentu terhadap entitas yang memenuhi persyaratan hukum, termasuk dalam keadaan ketika kegiatan yang menimbulkan kabut asap berlangsung di luar wilayah Singapura.

Meski mempunyai jangkauan lintas batas, THPA bukan kewenangan tanpa batas untuk menghukum setiap perusahaan asing yang diduga berkaitan dengan karhutla.

Penerapannya tetap bergantung pada ketentuan undang-undang, bukti yang tersedia, yurisdiksi yang relevan, serta prosedur hukum yang harus dipenuhi.

Penjelasan mengenai sanksi, kewajiban memberikan informasi, dan kemungkinan penuntutan harus mengacu pada teks undang-undang dan keterangan resmi otoritas Singapura.

Pemerintah Singapura juga perlu membedakan antara perusahaan yang diminta menyampaikan informasi, pihak yang menerima instruksi mitigasi, entitas yang sedang diselidiki, dan pihak yang secara resmi didakwa.

Setiap status mempunyai konsekuensi hukum berbeda. Istilah seperti “pelaku”, “penjahat”, atau “terbukti membakar” seharusnya hanya digunakan ketika didukung bukti dan proses hukum yang memadai.

Dalam penanganan karhutla, informasi mengenai koordinat titik api, batas konsesi, peta operasional, rantai pasok, dan laporan investigasi internal dapat membantu penyidik menilai hubungan antara kebakaran dan kegiatan usaha.

Namun, keberadaan titik api di dalam atau dekat konsesi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pemegang konsesi sengaja melakukan pembakaran.

Penyelidikan juga harus menilai sumber api, kondisi lahan, kemungkinan aktivitas pihak ketiga, respons perusahaan, dan tindakan pencegahan yang telah dilakukan.

Pemeriksaan semacam itu memerlukan dukungan data ilmiah.

Citra satelit, pemantauan titik panas, pengukuran kualitas udara, catatan cuaca, pemeriksaan lapangan, dan analisis perubahan tutupan lahan dapat digunakan secara bersama-sama untuk membangun gambaran kejadian.

Data satelit, misalnya, dapat menunjukkan indikasi panas pada lokasi tertentu, tetapi penentuan penyebab dan pelaku membutuhkan bukti tambahan.

Indonesia memiliki tanggung jawab utama untuk mencegah dan menindak pembakaran hutan serta lahan di wilayah yurisdiksinya.

Pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, lembaga lingkungan, serta perusahaan pemegang izin perlu menjalankan kewajiban masing-masing.

Pengawasan harus mencakup kawasan rawan kebakaran, terutama lahan gambut dan wilayah dengan aktivitas pembukaan lahan yang tinggi.

Di tingkat nasional, kerangka penanganan karhutla melibatkan antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.

Setiap lembaga mempunyai fungsi yang berbeda, mulai dari pemantauan cuaca dan titik panas, pencegahan kebakaran, pemadaman, pengawasan izin, hingga penyidikan dugaan pelanggaran.

Kebakaran lahan gambut memerlukan perhatian khusus karena api dapat merambat di bawah permukaan dan sulit dipadamkan sepenuhnya.

Kondisi kering, cuaca panas, dan pengelolaan lahan yang tidak memadai dapat memperbesar risiko. Oleh sebab itu, penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api ketika kebakaran sudah meluas.

Pembasahan kembali gambut, pemeliharaan sekat kanal, pengawasan pembukaan lahan, kesiapan tim pemadam, dan pelibatan masyarakat desa merupakan bagian penting dari pencegahan.

Dampak karhutla juga jauh melampaui persoalan lingkungan. Asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengurangi jarak pandang, menghambat transportasi, mengganggu proses belajar, serta menurunkan produktivitas masyarakat.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan orang dengan gangguan pernapasan dapat menghadapi risiko lebih besar ketika kualitas udara memburuk.

Kabut asap yang melintasi perbatasan menjadikan masalah tersebut sebagai kepentingan regional.

Singapura dan Malaysia dapat terdampak ketika asap dari wilayah Indonesia terbawa angin, tetapi tingkat dampaknya bergantung pada lokasi kebakaran, arah dan kecepatan angin, kondisi atmosfer, serta durasi kejadian.

Karena itu, klaim mengenai penutupan sekolah, lonjakan pencemaran, atau gangguan ekonomi pada periode tertentu perlu diperiksa menggunakan data resmi masing-masing negara.

Kerja sama regional telah lama menjadi bagian dari upaya mengatasi persoalan tersebut.

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, yang ditandatangani pada 2002 dan mulai berlaku pada 2003, menyediakan kerangka kerja sama bagi negara-negara di kawasan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran asap lintas batas.

Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada 2014. Kerangka ASEAN menekankan kerja sama, pertukaran informasi, kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanganan kebakaran.

Perjanjian regional itu tidak menggantikan tanggung jawab nasional dalam penegakan hukum.

Sebaliknya, kerja sama lintas negara dapat memperkuat upaya domestik melalui pertukaran data, dukungan teknis, koordinasi ketika kebakaran meluas, dan pengembangan sistem peringatan dini.

Penanganan yang efektif membutuhkan kesediaan negara untuk berbagi informasi sekaligus memastikan setiap langkah tetap menghormati hukum yang berlaku.

Dalam konteks inilah desakan Rajo Ameh mengenai penindakan terhadap perusahaan perlu ditempatkan sebagai dorongan bagi akuntabilitas.

Ia menginginkan agar dugaan pelanggaran tidak berhenti sebagai polemik tahunan yang muncul ketika kabut asap menyelimuti kawasan.

Namun, hasil yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika setiap penyelidikan didukung bukti kuat, prosedur yang adil, serta koordinasi antara negara tempat kebakaran terjadi dan negara yang memiliki hubungan hukum dengan korporasi terkait.

Perusahaan pun memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa sistem pencegahan kebakaran berjalan secara nyata.

Komitmen lingkungan perlu diterjemahkan ke dalam pemantauan konsesi, kesiapan personel dan peralatan pemadam, mekanisme pelaporan, penelusuran pemasok, serta tindakan korektif ketika ditemukan risiko.

Laporan keberlanjutan dan pernyataan perusahaan dapat menjadi bahan awal, tetapi efektivitasnya harus dinilai melalui data lapangan dan pemeriksaan independen.

Investor dan lembaga pembiayaan juga dapat berperan dengan menuntut keterbukaan mengenai risiko lingkungan dan kepatuhan terhadap hukum.

Rantai pasok yang dapat ditelusuri memungkinkan pembeli mengetahui asal bahan baku dan membantu mengidentifikasi titik rawan.

Meski demikian, audit atau sertifikasi tidak boleh dianggap sebagai jaminan mutlak bahwa suatu perusahaan bebas dari seluruh risiko kebakaran.

Bagi pemerintah, langkah berikutnya adalah memastikan hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi harus diterapkan sesuai ketentuan.

Jika dugaan tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu dijelaskan secara transparan.

Kepastian prosedur akan membantu mencegah tuduhan tanpa dasar sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Rajo Ameh menilai tindakan nyata lebih penting daripada sekadar pernyataan keras.

Pesan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk menjadikan penanganan karhutla sebagai agenda jangka panjang, bukan hanya respons ketika kabut asap menjadi sorotan internasional.

Ukuran keberhasilan semestinya mencakup penurunan kejadian kebakaran, perbaikan kualitas udara, perlindungan masyarakat, pemulihan ekosistem, dan pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar.

Pada akhirnya, perlindungan hutan Indonesia membutuhkan kerja bersama yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, peneliti, masyarakat lokal, dan mitra regional.

Ketegasan hukum perlu berjalan berdampingan dengan bukti ilmiah, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap hak semua pihak dalam proses hukum.

Desakan agar Singapura menindak perusahaan yang terbukti melanggar hukum dapat menjadi bagian dari dorongan publik untuk memperkuat akuntabilitas lintas batas.

Namun, keadilan tidak ditentukan oleh kerasnya tuduhan atau besarnya nama perusahaan, melainkan oleh kualitas bukti dan konsistensi penerapan hukum.

Dengan pendekatan tersebut, upaya mengatasi kabut asap dapat bergerak dari polemik diplomatik menuju perlindungan lingkungan yang nyata dan berkelanjutan. | AhOkNews.Com | */Redaksi | *** |